JAKARTA – Pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan utang proyek kereta cepat Whoosh sebesar Rp116 triliun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Upaya itu muncul menyusul penolakan tegas Menteri Keuangan yang tidak ingin uang negara dipakai untuk membayar utang proyek tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut berbagai skema sedang dibahas agar beban keuangan proyek ini tidak menambah tekanan pada keuangan negara.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo usai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
Prasetyo menegaskan kereta cepat Whoosh telah menjadi moda transportasi yang sangat membantu mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Bandung. Pemerintah bahkan tengah mempertimbangkan perluasan jalur hingga Surabaya.
“Justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” ujarnya.
Namun pembahasan soal utang Whoosh tidak masuk dalam agenda rapat kabinet kemarin malam.
Menkeu Tolak Tegas Usulan Danantara
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tegas jika utang Whoosh dibayar menggunakan APBN. Menurutnya, masalah ini sepenuhnya tanggung jawab Danantara sebagai pengelola investasi BUMN.
Penolakan Purbaya muncul merespons usulan Danantara yang meminta pemerintah menambah penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia. Sebagai gantinya, infrastruktur kereta cepat akan diserahkan kepada pemerintah.
“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi,” kata Purbaya dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10).
Purbaya menegaskan Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat dari dividen BUMN untuk menyelesaikan masalah ini. Pemisahan tanggung jawab antara sektor swasta dan pemerintah harus jelas.
“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” tegasnya.
